- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menceritakan pertemuan partai-partai koalisi semalam di Cikeas. Pertemuan yang hanya tidak dihadiri petinggi PKS itu berlangsung sangat cair.
Gambaran itu disampaikan Anas dalam akun Twitternya semalam. Anas mengizinkan VIVAnews untuk mengutip kicauannya soal pertemuan di Cikeas semalam. "Silakan. Maaf, jangan ditambah dan diberi tafsir ya. He-he-he," kata Anas dalam pesan singkatnya.
Salah satu bagian dalam kicauan Anas di akun Twitter @anasurbaningrum disebutkan, semua partai koalisi sepakat bahwa masa depan koalisi harus lebih baik. Makin solid, kompak, konsisten dan mematuhi perjanjian serta code of conduct.
Bagi Anas, pemerintah dan partai koalisi terus bekerja keras memastikan perekonomian nasional tetap sehat, tumbuh dan memproduksi kesejahteraan rakyat.
Apakah PKS akan ditendang keluar? "Tidak ada bahasan soal tendangan. Perkara tendangan, tunggu saja pertandingan Barca dan Milan," jawab Anas. Apakah artinya ini PKS tidak dikeluarkan dari koalisi? Anas meminta jangan ditafsirkan.
Masih soal PKS. Anas mengatakan bahwa pembicaran itu juga tidak terkait pelajaran matematika. "Menambah, mengurangi, membagi dan mengalikan kursi," sebut Anas.
Ada kata-kata bertenaga yang disukai Anas dalam diskusi Cikeas: Kompak, solid, konsisten, berkomitmen, sungguh-sungguh, tulus, kesejatian dan kebersamaan. "Tidak ada pula diskusi soal perkawinan: nikah, talak-cerai dan rujuk. Mengapa? Koalisi itu bukan pernikahan," ujar Anas.
Usai pertemuan semalam, Sekretaris Partai Koalisi Setgab Syarif Hasan mengatakan Partai-partai koalisi sepakat bahwa PKS melanggar kode etik koalisi. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan para ketua umum partai koalisi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Selasa malam, 3 April 2012. "Sangat melanggar," kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. (ren)
Uruguay dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia.
