- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Partai-partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) sepakat menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera melanggar kode etik koalisi. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan para ketua umum partai koalisi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Selasa malam, 3 April 2012.
"Sangat melanggar," kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Syarif mengungkapkan, bahasan utama dalam pertemuan di kediaman SBY malam ini adalah masalah kontrak koalisi. "Kami membahas masalah kontraknya saja, kontrak koalisi," ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Syarif memastikan tidak ada perwakilan PKS yang hadir. Namun dia tidak menjelaskan apakah ketidakhadiran itu karena tidak diundang atau memang sengaja mengabaikan pertemuan ini.
Lantas, apa sanksi yang akan dijatuhkan untuk PKS yang dianggap melanggar etika koalisi tersebut? "Di kontrak koalisi, kalau sudah tidak sama-sama ya ayo," ujarnya. Namun, Syarif tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan "ya ayo" di akhir kalimatnya itu.
Kemelut posisi PKS ini bermula dari sikap penolakan mereka terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS dianggap membangkang. Sehingga sejumlah partai koalisi meminta PKS meninggalkan koalisi dan duduk manis di kursi oposisi.
7 Negara yang Miliki Toilet Netral Gender di Dunia, Mayoritas di Asia!
Beberapa negara telah memulai pembangunan toilet gender netral sebagai upaya untuk menyediakan fasilitas yang inklusif bagi kelompok LGBTQ+. Toilet gender netral infonya.
