- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung mengatakan lobi membahas kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Ada perbedaan pandangan dari sejumlah fraksi.
"Enam fraksi, mereka berpandangan UU itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Dan tiga fraksi tetap berpendapat menolak ayat 6A," kata Pramono usai lobi di Gedung DPR, Jumat, 30 Maret 2012.
Sebagaimana diketahui, kunci untuk menaikkan harga BBM berada pada Pasal 7 Ayat 6 UU APBN. Dalam aturan itu dinyatakan pada 2012, harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Untuk meloloskan rencana kenaikan harga BBM, pemerintah meminta aturan itu dihapus.
Ada juga usulan yang meminta pasal itu ditambah dengan Ayat 6A yang menyatakan harga BBM bisa dinaikkan dengan syarat harga minyak dunia meningkat 5 persen dari harga minyak mentah Indonesia.
"Tiga fraksi dalam voting nanti akan tetap pada pilihannya, tidak mau mengubah Pasal 7 ayat 6," ujar Pramono. "Jadi PDIP, Gerindra, dan Hanura tidak mau ada perubahan, sehingga artinya tidak ada kenaikan BBM."
Sedangkan, lanjut Pramono, enam fraksi lainnya masih berunding tentang persyaratan untuk menaikkan harga BBM. "Mereka sedang bermain dalam besaran angka, apakah 5, 10, atau 20 persen. Yaitu, fraksi di luar PDIP, Gerindra, dan Hanura," katanya. "Nanti, PDIP, Hanura, dan Gerindra hanya voting 1 kali, tidak mau berubah. Yang artinya menolak kenaikan BBM."
Pramono mengatakan, jika akhirnya DPR menyetujui kenaikan harga BBM, yang berubah adalah besaran prosentasi harga minyak mentah dunia terhadap harga minyak mentah Indonesia atau ICP. "Iya, nanti kalau yang berubah dalam besaran berapa, diserahkan sepenuhnya yang menyetujui perubahan. Kami tidak ikut voting dalam hal itu," katanya.
"Kemungkinan apakah kita keluar atau di dalam, akan kita lihat. Tapi kita tidak akan ikut voting untuk persetujuan kenaikan BBM." (hp).
Syuting Tak Berizin, Artis dan Kru Variety Show Pick Me Trip In Bali Diperiksa Imigrasi Ngurah Rai
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap 31 WNA asal Korea Selatan dan 1 WNI dalam pembuatan film reality show' Pick Me Trip in Bali'.
