- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna semakin memprihatinkan. Seperti yang terjadi pagi ini, Selasa, 6 Maret 2012. Badan Kehormatan DPR tidak bisa menindak, karena hal itu adalah kewenangan fraksi. Tapi, Badan Kehormatan akan mengumumkan ke media massa tentang anggota DPR yang menitip tanda tangan kehadiran.
"Sanksinya, nama-namanya akan diumumkan di media masa," kata Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2012.
Sanksi pengumuman ke publik lewat media massa itu akan dilakukan bila kehadiran anggota Dewan sudah parah. Misalnya, jika anggota dewan tak menghadiri sidang, tapi membubuhkan tanda tangan alias titip absen.
Menurut Prakosa, sanksi juga akan diberikan bagi anggota Dewan yang tidak mengikuti rapat dua kali berturut-turut tanpa alasan jelas. Sanksi awal, akan dilakukan teguran. Berikutnya, pengumuman kepada publik.
Prakoso mengakui bahwa Badan Kehormatan merupakan alat bantu untuk mendokumentasikan kehadiran. Namun, Badan Kehormatan juga berwenang memberikan sanksi bagi mereka yang malas hadir.
"Sebelum ada absen finger print, kami akan monitoring lewat video dan CCTV. Ini untuk mendeteksi anggota yang tidak berintergritas," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Di sisi lain, Prakosa mengakui bahwa menindak anggota dewan yang malas merupakan kewenangan masing-masing fraksi. Oleh karena itu fraksi yang memberikan komando masalah kehadiran.
Nantinya, Badan Kehormatan akan dibantu Sekretariat Kehormatan untuk memantau langsung kehadiran anggota Dewan. Badan Kehormatan sudah menemukan ada beberapa anggota dewan yang kerap menitip tanda tangan. "Indikasi ada, tapi belum ada bukti. Kalau buktinya ada pasti akan ada sanksi yang lebih berat," kata Prakosa. (hp).
Health Minister Conveys How to Handle Arbovirus Disease
Indonesian Health Minister Budi Gunadi Sadikin stated that there are several ways to handle arbovirus diseases, which are transmitted through insect vectors such as mosqu
