POLITIK

Pemilukada Banten

Nasib Atut-Rano Karno Diputus MK Hari Ini

Atut-Rano menyatakan akan menerima apapun keputusan MK dengan lapang dada dan legawa.

ddd
Selasa, 22 November 2011, 06:58 Ismoko Widjaya, Nur Eka Sukmawati
Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno saat mendaftar Pilkada Banten
Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno saat mendaftar Pilkada Banten (Antara/ Asep Fathulrahman)

VIVAnews - Pasangan Gubernur Banten terpilih Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno akan hadir dalam pembacaan putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Banten di Mahkamah Konstitusi, hari ini, Selasa, 22 November 2011. Atut dan Rano akan mengikuti dan menyimak apapun keputusan yang akan dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD.

"Ini adalah bentuk sikap 'siap menang, siap kalah' dari pasangan Atut-Rano dalam mengikuti semua proses pemilukada Banten," kata Juru Bicara Atut-Rano, Iwan K. Hamdan, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.

Pasangan ini akan didampingi beberapa orang petinggi Partai Golkar, PDI Perjuangan, beserta partai pendukung lainnya dalam pilkada lalu. Iwan mengatakan, tim Atut-Rano siap menerima apapun keputusan MK dengan lapang dada dan legawa.

"Dan kami mengimbau kepada semua pihak WH-Irna, Jazuli-Muzaki, dan Dwi-Tjetjep bersikap yang sama," tegasnya. Iwan mengharapkan tidak ada keributan, apalagi kerusuhan terkait keputusan MK hari ini.

"Semua harus bisa menerima keputusan MK, apapun hasilnya. Ini adalah saat bagi setiap pasangan calon, para pendukung dan simpatisan untuk belajar menghargai kenyataan pahit ataupun manis," tuturnya.

Kemenangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno digugat tiga pihak ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon di antaranya adalah dua pasangan yang kalah pada Pemilukada Banten yaitu Wahidin Halim dan Irna Narulita, serta Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki. Satu pemohon lainnya adalah calon yang sempat maju namun tak lolos verifikasi, Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadinata.

Beberapa pelanggaran dituduh dilakukan Atut dan Rano antara lain: penghilangan jumlah pemilih, duplikasi pemilih, manipulasi surat suara form C-1, penggunaan software untuk menambah suara, penggelembungan suara ketika pemungutan suara, pengerahan birokrasi pemerintah, kampanye hitam, mobilisasi "pemilih siluman", politik uang, dan intimidasi terhadap pendukung calon tertentu. (kd)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
hendor88
09/12/2011
Bodoh aja Orang yang milih atut .....bisa apa dia...Banten sampe skrng masih jalan ditempat...paling2 kerja'a mondar mandir jln2 doank
Balas   • Laporkan
anacom
30/11/2011
untung gw engga ikut milih..gw tau pasti yg menang...pejabat semua....
Balas   • Laporkan
galang86
22/11/2011
tangerang dan sekitar sudah menjadi kerjaan atut dan keluarganya yang metal2 ! capedeh
Balas   • Laporkan
hendor88 | 09/12/2011 | Laporkan
bener banget ....padahal mereka ga bisa kerja .... kemana otak org2 yg milih dia
24081982
22/11/2011
sudah bukan rahasia lagi kalo para pns itu digiring untuk memilih calon yg berkuasa sebelumnya
Balas   • Laporkan
Kecintaan terhadap pimpinan, membuat pegawai negeri sipil mempunyai kecenderungan upaya upaya pengerahan suara di birokrasi. ada baiknya PNS, TNI, Polri tidak terlibat dalam pemilihan umum, baik pilkada, pilleg, maupun pilpres. jadi mereka betul 2 netral
Balas   • Laporkan
goumez | 22/11/2011 | Laporkan
sekalian saja dak usah ada pemilu ...seharusnya!!!!


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com