- VIVAnews/Suryanta Bakti
VIVAnews - Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat meminta pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2 yang membidangi ketenagakerjaan dimulai Januari 2014. Hanya dua fraksi yaitu Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa meminta pelaksanaan pada 2016.
Sidang paripurna DPR yang digelar usai salat Jumat, 28 Oktober 2011, ini dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pram kemudian memberi waktu seluruh fraksi menyampaikan pandangan soal waktu pelaksanaan BPJS2.
Hasilnya, tujuh fraksi menyatakan BPJS harus dioperasikan mulai Januari 2014, sementara dua fraksi yang mengusulkan ditunda lebih lama lagi yakni 2016. Pram kemudian memberi waktu dua kubu ini untuk saling lobi selama satu jam, sehingga sidang diskors sampai 15.30 ini.
Saat skors, politikus Demokrat Achsanul Qosasi menyatakan, sebenarnya Demokrat menginginkan BPJS bisa segera dijalankan. "Namun kami juga menyadari proses untuk mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan (yang dilebur ke BPJS) itu butuh waktu. Kami menginginkan agar UU ini dijalankan dengan baik, tidak ada masalah," katanya.
Sementara politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menyatakan, RUU BPJS ini kelanjutan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disahkan 2004. "Pemerintah selama 7 tahun tidak menjalankan UU ini. Oleh karena itu, kalau ini ditunda lagi, ke depannya akan semakin menelan banyak korban," katanya. (eh)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
