- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan menanggapi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merombak kabinet. Muhaimin mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus mengenai reshuffle dengan Presiden.
"Belum ada pembicaraan," ujar Muhaimin di DPP PKB, Jakarta, Minggu 9 Oktober 2011.
Muhaimin menyerahkan keputusan itu kepada Presiden. Ia juga tidak mengetahui adanya simulasi terkait reshuffle. "Saya belum tahu soal itu," kata Muhaimin.
Namun, Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri meyakini posisi kader-kader PKB bakal relatif aman jika terjadi reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. "Reshuffle, insya Allah kami aman," kata Hanif.
Meski begitu, PKB menyerahkan segala keputusan mengenai reshuffle kepada Presiden yang mempunyai kewenangan penuh. Bagi PKB, yang paling penting adalah kader PKB yang menjabat menteri di kabinet menunjukkan kinerja yang baik.
"Menteri-menteri PKB akan bekerja dengan baik. Menteri PKB terus bekerja. Menteri-menteri sudah bekerja maksimal. Itu juga hasil evaluasi UKP4," kata Hanif.
PKB tak ingin turut mengkritisi rencana reshuffle seperti yang dilakukan oleh PKS. Menurut Hanif, kekompakan koalisi harus dipelihara. Untuk itu, Setgab mesti diharapkan dapat lebih aktif dalam fungsi dan perannya sebagai media komunikasi anggota koalisi.
"Kami sebagai bagian dari koalisi menginginkan Setgab bisa berupaya untuk membuat semua anggota koalisi berada dalam koridor yang sama. Bagi yang bermanuver, kami serahkan ke ketua Setgab," kata Hanif. (art)
MK Sebut Sidang Sengketa Pileg Dimulai 29 April 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 bakal dimulai 29 April 2024.
