- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai setidaknya ada dua bidang kementerian yang layak mendapat sorotan terkait dengan isu reshuffle. Pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian beberapa kementerian di bidang ekonomi.
"Dua bidang utama, adalah bidang-bidang besar yang menurut kita jadi rapor merah, penegakan hukum dan korupsi. Kedua, soal ekonomi," ujar Burhan dalam diskusi 'Membedah Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II), Siapa yang Layak diganti?', di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Menurut Burhan, dua kementerian itu seakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya pada kepemimpinan SBY. Padahal, dia melihat, dua bidang itu adalah jualan SBY pada saat kampanye pemilihan umum yang lalu.
"SBY jilid kedua ini seharusnya eranya sudah take off. Dia sebenarnya punya modal untuk membentuk kabinet ahli. Sayang tidak dilakukan, kabinet lebih pada kabinet politik," ujarnya.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia itu melihat SBY memiliki kekuatan sosial dan politik yang sangat besar. Oleh karenanya, modal seperti itu harus dia gunakan secara efektif untuk memimpin bangsa ini.
"Pada pemilu lalu SBY mendapatkan double winner. Modal sosial juga tinggi. Sebelum pelantikan, masyarakat puas dengan SBY. SBY saya harap menjadi dirijen yang baik dalam memimpin kabinet," ucapnya. (eh)