VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia soal golongan putih tidak perlu. Lagi pula, Pemilu itu wilayah politik, bukan urusan keagamaan.
"Tidak perlu ada fatwa soal golput. Golput kan wilayah politik, sementara fatwa MUI lebih ke wilayah agama," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2009.
Memang Pemilu diharapkan diikuti oleh sebanyak-banyaknya masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Namun meski orang-orang dianjurkan dan didorong untuk ikut pemilu, pemilu tetap merupakan hak politik, bukan kewajiban. "Sedangkan hak politik seseorang tidak bisa dipaksakan. Jadi, menurut saya, fatwa MUI tidak akan efektif," katanya.
"Yang penting adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, misalnya terhadap KPU dan aturan-aturan yang dibuatnya," ujar Agung yang mencalonkan diri lagi melalui daerah pemilihan DKI Jakarta I itu.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
