Direktur IndoBarometer M Qodari:

Ani Yudhoyono Berpotensi Menggantikan Anas

Andi Mallarangeng, Presiden SBY, dan Ibu Negara Ani Yudhoyono (kanan)
Sumber :
  • Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki

VIVAnews - Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat 23-24 Juli mendatang di Sentul, Bogor, diwarnai wacana penggulingan sang Ketua Umum Anas Urbaningrum lewat Kongres Luar Biasa. Meski baru sekadar wacana, ada tiga nama yang disebut berpotensi menggantikan anas. Mereka adalah Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan Andi Mallarangeng.

Direktur Lembaga Penelitian dan Survei IndoBarometer, Mohammad Qodari, menyebut tiga tokoh itu berpotensi menggantikan kursi Anas. Namun demikian, Qodari tidak yakin bahwa mendepak Anas dan mendorong ketiga sosok itu merupakan solusi tepat bagi Demokrat. Bagi Qodari, Kongres Luar Biasa tidak akan memecahkan masalah.

"Kami tidak tahu siapa yang akan terpilih, kalau yang naik Edhie Baskoro, Andi dan Ani Yudhoyono, nanti Nazar juga akan ngomong lagi. Selama Nazar menjadi buron dia akan terus melempar bom dan memunculkan luka-luka ke Demokrat," kata Qodari dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa di Balik Serangan Nazarudin?', gedung DPR, Jakarta, Kamis 21 Juli 2011.

Qodari menuturkan, terpilihnya Anas dalam kongres di Bandung tahun lalu bukanlah tanpa sebab. Dia menyebut Anas adalah sosok yang tepat untuk dijadikan ikon baru di tubuh partai pemenang pemilu 2009 itu.

"Pak SBY sudah dua periode terpilih, dan pengurus-pengurus daerah menginginkan sosok baru untuk perbaikan partai. Anas saya kira (saat itu) orang yang tepat karena dia santun, ngomongnya kalem, meskipun sekarang sudah mulai serius," kata Qodari lagi.

Qodari menegaskan, selama Nazaruddin belum ditangkap maka permasalahan di Demokrat tidak akan selesai. Daya rusak dari kasus Nazar itu sifatnya ibarat dari hulu ke hilir.

"Hilirnya adalah kekuatan daya dukung masyarakat terhadap Demokrat, dan hulunya adalah soliditas Demokrat baik organisasi maupun personalia," kata Qodari. Oleh karena itu, persoalan ini adalah tantangan bagi pemerintah, serta aparat penegak hukum untuk menangkapnya.

"Saya kira Presiden sudah harus bisa kasih tenggat ultimatum kepada Kapolri untuk menangkap. Misalnya dua atau sebulan, maka bila tidak bisa Kapolri bisa diganti," jelas Qodari.

Kemenko Polhukam Susun Rencana Bangun Sistem Pertahanan Semesta di IKN
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa tak boleh ada pembatasan dalam membentuk kabinet, karena merupakan hak prerogatif presiden.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024