- Antara/ Maril Gafur
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan pemilihan kepala daerah tidak disertai dengan pemilihan wakil kepala daerah. Usul ini disampaikan karena 85 persen pasangan kepala daerah tidak harmonis.
"Rata-rata dari hasil pantauan, di tahun kedua, kepala daerah dengan wakilnya mulai pecah kongsi," ujar Gamawan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Rabu, 15 Juni 2011.
Gamawan menyebutkan, hanya 22 kepala daerah dan wakilnya yang kembali mencalonkan diri berpasangan pada pemilihan kepala daerah berikutnya. Menurut data tersebut, Kemendagri menyimpulkan, hanya 15 persen kepala daerah yang harmonis dalam menjalankan tugasnya.
"Dalam kondisi seperti ini berlanjut, staf mau dibawa ke mana?" ujar Gamawan yang pernah menjadi bupati dan gubernur itu. Dengan cara tersebut, Gamawan mengusulkan, kepala daerah yang terpilih dalam pilkada yang akan mengusulkan wakil kepala daerah.
Wakil kepala daerah yang cenderung memenuhi posisi ini hendaknya dari kalangan profesionalisme dan PNS senior. Mendagri tak berharap wakil kepala daerah dari kalangan politisi karena kepala daerah merupakan wakil partai.
Pemikiran ini terkait dengan revisi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan menghindari disharmonis antara kepala daerah dan wakilnya. Apalagi, kata Gamawan, konstitusi mengatur pemilihan hanya dilakukan terhadap gubernur, bupati dan walikota. (Laporan Eri Naldi, Padang | umi)
Esports: PUBG Mobile Sukses Gelar Turnamen Komunitas hingga Influencer selama Ramadhan
Selama Bulan Suci Ramadhan 2024 yang baru saja berlalu, pecinta Esport dan gamers disuguhkan berbagai kegiatan oleh PUBG Mobile.
