- chello.nl
VIVAnews - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah harus segera menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib dalam pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Dia menilai, saat ini, masyarakat khususnya para generasi muda cenderung melupakan falsafah hidup bangsa Indonesia itu.
"Kami mengajak, semua mahasiswa dan semua kalangan muda, untuk mengakui keberadaan Pancasila, dan jadikan bulan ini Bulan Bung Karno," ujarnya saat memberikan sambutan dalam diskusi di kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 6 Juni 2011.
Bahkan tidak hanya itu saja, politisi yang juga anggota DPR RI itu melihat, Bung Karno sebagai salah satu penggagas Pancasila juga mulai dilupakan jasa-jasanya. "Saat ini banyak kalangan muda sudah tidak peduli lagi dengan keberadaan Pancasila. Sebagai catatan, mengakui Bung Karno sebagai pejuang saja begitu sulit," terangnya.
Tjahjo juga menegaskan alasan kenapa sampai sekarang PDI Perjuangan konsisten dengan sikapnya sebagai partai oposisi.
"Kenapa kami tidak mau bergabung dengan pemerintah, kami (ingin) menagih janji-janji dan hutang, terhadap presiden terpilih dan pidato saat pelantikan," kata dia.
Oleh karena itu, dirinya dan partainya akan terus mengawal pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hidup dalam Pancasila. Dia menghendaki agar seluruh pihak memiliki sikap atau kebijakan yang jelas bila dihadapkan pada persoalan-persoalan riil di dalam masyarakat. Misalkan dalam proses pengambilan keputusan salah satunya seperti dalam pembuatan perda-perda di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami menolak pada pemerintah tentang Perda yang bertentangan dengan norma-norma dan sila-sila yang ada dalam Pancasila," katanya. "Bersikap neteral dalam keadaan kritis, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Negara dalam keadaan kritis, kita jangan bersikap netral, harus punya sikap," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh telah menyatakan ideologi Pancasila akan kembali masuk kurikulum pendidikan mulai tahun depan. Pancasila akan masuk di semua tingkat pendidikan mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Nama mata pelajarannya, saya belum bisa tentukan. Yang pasti, secara eksplisit akan ada Pancasila-nya. Saya sudah buat tim untuk melakukan kajian terhadap hal itu," kata Nuh kepada wartawan di sela acara pertemuan Menteri Pendidikan dari Negara Asia Tenggara dan Asia Timur di Nusa Dua, Bali, Minggu 5 Juni 2011.
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
