- VIVAnews/ Anggi Kusumadewi
VIVAnews - Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto menegaskan bahwa Golkar tidak mendukung Hak Angket kasus perpajakan bila berujung pada pemakzulan Presiden. Tapi bila Hak Angket yang digulirkan itu tanpa disertai 'embel-embel' menggulingkan Presiden, Golkar dukung penuh.
"Kalau ada aroma pemakzulan, dukungan akan ditarik," kata Setya Novanto dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Kamis 27 Januari 2011 malam.
Golkar mendukung Hak Angket kasus Perpajakan untuk mengungkap mafia-mafia dalam kasus pajak. Dengan adanya Hak Angket, maka Panitia Khusus yang terbentuk bisa memanggil siapapun untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya.
"Semua pihak yang dipanggil harus hadir," kata Setya. Golkar berharap mereka yang nantinya dipanggil dalam Pansus Angket Perpajakan bisa mencerahkan kasus ini terang-benderang. Karena kasus mafia pajak ini sangat disorot penuh oleh publik.
"Hak Angket itu adalah penyelidikan untuk hal-hal yang strategis, di antaranya masalah pajak," kata Setya. Bila dalam perjalanannya Panitia Khusus Angket Perpajakan itu mengarah untuk menggeser posisi Presiden, Golkar akan menghentikan dukungan. "Jadi, Hak Angket yes, pemakzulan no," tegas dia.
Sebelumnya, Setya mengatakan Fraksi Golkar hanya mendukung terbentuknya Pansus Pajak tanpa Hak Angket. Kendati demikian, Setya mengaku belum berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar soal sikap fraksi ini.
Saat ini, Fraksi Demokrat sudah menarik dukungan total sebagai inisiator Hak Angket Pajak. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga melakukan langkah yang sama.
Fraksi PKS belum menentukan sikap resmi. Secara personal anggota Komisi III Bidang Hukum Fraksi PKS Nasir Jamil menyatakan siap memberikan dukungan. Hingga kini belum bisa dipastikan jumlah mereka yang menandatangani Hak Angket. Syarat minimal pengguliran Hak Angket adalah 25 anggota DPR. (umi)
Pengemudi Fortuner Arogan Bikin Geram Kolonel Pom Jeffri: Gayanya Melebihi Tentara
Aksi Pierre WG Abraham, pengemudi mobil Toyota Fortuner yang pakai pelat dinas palsu ditegaskan mencoreng institusi TNI.
