- R Rekotomo
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mengungkapkan belum mengalami kenaikan gaji selama 7 tahun terakhir. Pernyataan SBY ini diucapkan dalam sambutannya dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri, untuk menunjukkan perhatiannya akan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri.
Tapi pernyataan SBY ini dianggap tak patut oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran. Dalam konteks mendahulukan TNI/Polri, serta Pegawai Negeri Sipil, Presiden dianggap mendahulukan segelintir birokrasi, dan bukan rakyat.
"Pernyataan Presiden itu memalukan. Presiden katakan mendahulukan TNI dan PNS, padahal itu segelintir birokrasi. Ingat dia bukan memimpin segelintir birokrasi, tetapi rakyat," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan, 23 Januari 2011.
Yuna juga menilai pernyataan Presiden tidak patut, mengingat Presiden merupakan jabatan kehormatan. "Ini kan bukan lowongan pekerjaan, tapi jabatan kehormatan," ucap Yuna.
Yuna menduga, awalnya Presiden mengucapkan gajinya yang tidak naik selama 7 tahun untuk mencari simpati. Namun ini kemudian menjadi kesalahan karena seorang Presiden seharusnya tidak mengeluh mengenai apa yang didapatnya selama menjabat, apalagi di hadapan umum.
"Tapi jadinya blunder. Karena dia tidak mau pikirkan kalau dia seharusnya berkorban," tutur Yuna.
Fitra juga menilai, seharusnya gaji Presiden memang disesuaikan dengan pendapatan per kapita negara. Parameter ini menjadi ukuran untuk menghindari kesenjangan dengan pendapatan perkapita rakyat.
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
Semua guru dan murid yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyimak materi dari para narasumber.
