- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews - Wakil Dewan Perwakilan daerah (DPD) dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR Hemas, menegaskan bahwa suara DPD terhadap keistimewaan Yogyakarta tetap bulat yaitu penetapan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY.
Meski tidak punya suara dalam pengambilan keputusan di DPR RI, namun ratu keraton Yogyakarta itu menegaskan bahwa suara dari DPD harus menjadi masukan bagi DPR yang akan membahas RUU Keistimewaan DIY.
"Kita siap untuk mengawal proses pembahasan RUUK di DPR, karena suara dari DPD RI jelas penetapan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY," kata GKR Hemas di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Senin 27 Desember 2010.
Hemas menyatakan proses pengawalan pembahasan RUUK DIY ini tidak saja dilakukan oleh DPD. Pengawasan juga dilakukan bersama DPRD DIY yang punya aspirasi yang sama yaitu penetapan akan melakukan pengawasan dengan pematangan konsep untuk disampaikan kepada DPR.
"Keputusan DPD dan DPRD DIY yang sama yaitu penetapan akan kita mantapkan bersama dengan DPR. DPR sendiri tidak bisa memutuskan secara sendiri dan harus mempertimbangkan suara DPD meski DPD tidak punya hak suara," ujar istri dari Sri Sultan Hamengku Buwono X itu.
Lebih lanjut Hemas menyatakan bulan Januari mendatang akan ada dialog antara partai-partai politik dengan Sri Sultan HB X untuk membahas RUUK DIY yang dibahas oleh DPR khususnya komisi II.
"Partai mana saja yang nantinya akan berdialog dengan Sultan kita tunggu saja. Apakah partai koalisi yang juga akan berdialog kita tunggu," ujarnya.
Laporan: Juna Sanbawa | Yogyakarta, umi
Alasan Pemprov DKI Gelontorkan Rp 22,2 M untuk Perbaiki Rumah Dinas Gubernur
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan restorasi atau perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang menggolontorkan anggaran sebesar Rp 22,2 M.
