- www.bahnhof.se
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi luar negeri, Mahfudz Siddiq, menyatakan bahwa sejumlah bocoran WikiLeaks yang menyangkut Indonesia, bukanlah berita baru. Termasuk juga, dokumen tentang upaya Indonesia untuk mengangkat embargo Amerika Serikat atas satuan elit Kopassus.
"Itu sebetulnya isu lama dan merupakan pengetahuan umum," kata Mahfudz kepada VIVAnews.com, Jumat, 17 Desember 2010.
Meski demikian, ia tidak tahu persis apakah benar bahwa salah satu cara pemerintah untuk mencabut embargo tersebut ialah dengan 'mengancam' tidak akan menerima kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia.
"Soal embargo Kopassus, saya memang tahu ada upaya untuk menyelesaikannya di level presiden, menteri, dan DPR, bahkan juga dibicarakan dengan pihak Kedutaan AS. Saat itu saya juga ada di sana. Tapi soal ancaman Presiden tidak mau menerima kunjungan Obama, saya tidak tahu persis benar atau tidak," jelas Mahfudz.
Harian Australia, The Age, melansir bocoran memo diplomatik Presiden SBY kepada AS yang berisi desakan kepada negara adidaya itu untuk mencabut embargo atas Kopassus. Jika tidak, disebutkan di memo itu, Obama tidak bisa datang ke Indonesia. Enam bulan setelah memo tersebut keluar, sebelum kedatangan Obama, AS pun sepakat mencabut embargo atas Kopassus.
AS bahkan sepakat untuk melanjutkan latihan bersama dengan Kopassus, dengan alasan hubungan militer yang lebih dekat antarkedua negara akan mendorong reformasi lebih lanjut di tubuh militer Indonesia.
Menurut Mahfudz, mestinya yang berkepentingan untuk memverifikasi kebenaran berita tersebut ialah pihak istana dan pemerintah AS sendiri yang kawat-kawat diplomatiknya dibocorkan. "Tapi tidak perlu reaktif, karena bocoran itu sebetulnya tidak terlalu penting," kata Mahfudz.
Ia mengakui, bocoran-bocoran dokumen WikiLeaks memang berpotensi menimbulkan ketegangan dan kisruh politik di sejumlah negara. Tapi, kata Mahfudz, akan lebih baik bila negara-negara yang tetap bersikap tenang karena yang menjadi sasaran utama dari berbagai kebocoran tersebut adalah AS.
"Itu menunjukkan proses politik AS yang terlalu intervensionis. Sebaiknya hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk meneguhkan independensi dalam mengambil kebijakan-kebijakan politiknya," kata Mahfudz lagi.
Usai masa reses Januari mendatang, Komisi I DPR pun berencana mengundang Menkominfo dan pihak-pihak terkait guna membicarakan pengamanan kawat-kawat diplomatik di Indonesia. (kd)
Fakta Mengerikan Korea Selatan U-23 Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23
Korea Selatan U-23 akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 di babak perempat final Piala Asia U-23 2024. Pertandingan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha,
