- Antara/ Nyoman Budhiana
VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melihat gelagat politik tidak sehat dalam ide mengembalikan pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, ide ini bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.
"Ini ada proses rekayasa yang tidak sehat, gelagat ini yang kami tangkap. Ada gelagat pragmatis," kata Tjahjo di Kantor Pusat PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat 10 Desember 2010. "Kenapa kok tahu-tahu pilkada provinsi ingin dipilih langsung oleh DPRD. Ini kan kemunduran," katanya.
Lebih mengherankan Tjahjo lagi, gerakan politik tersebut muncul dari asosiasi kepala daerah. "Ini ada apa?" kata Tjahjo.
Kalau dicermati, lanjut Tjahjo, hampir tiap pilkada di tingkat provinsi tidak ada masalah, tidak ada konflik, dan sebagainya. "Demokrasi itu mahal, iya. Perlu efektifitas dan efisiensi, iya. Tetapi kami melihat ada gelagat kepentingan-kepentingan politik pragmatis yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan kepentingan dalam jangka pendek, yang mumpung saya lebih kuat di DPRD, mungkin saya kira dia dorong mekanisme itu," kata Tjahjo.
PDIP sendiri, kata Tjahjo, mendukung apabila memang ingin ada penyempurnaan dalam aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dalam kerangka efektifitas dan efisiensi. Namun bukan berarti pemilihan kepala daerah tingkat provinsi itu diwacanakan agar diserahkan kembali kepada DPRD.
"Konsep yang kami tawarkan pilkada serentak. Serentak di tingkat provinsi, serentak di tingkat kabupaten kota, untuk menghemat biaya dan sebagainya anggaran langsung dari APBN," kata Tjahjo.
Pemilihan langsung ini, kata Tjahjo, amanat undang-undang, bahwa masyarakat yang ada di daerah dilibatkan untuk memilih pemimpinnya. "Nanti kalau dipilih oleh DPRD, dengan siapa yang sekarang mayoritas di DPRD. Kan nggak fair," kata Tjahjo.
Kamis kemarin, Direktur Jenderal Otonomi Kementerian Dalam Negeri Johermansyah Johan mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu isu serius dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah adalah tentang pemilihan gubernur. (umi)
Kenaikan Tarif Cukai Disarankan Moderat Menyesuaikan Inflasi agar Tidak Suburkan Rokok Ilegal
Tarif cukai yang naik secara terus menerus dinilai memberatkan pelaku usaha dan membuat rokok ilegal semakin subur.
