POLITIK

Tertibkan Ormas Tak Harus Revisi UU

"Dulu kita punya ormas Laskar Jihad pimpinan Ja'far Umar Thalib, bisa dibubarkan."

ddd
Senin, 30 Agustus 2010, 16:33 Ita Lismawati F. Malau, Eko Huda S
Nurul Arifin
Nurul Arifin  

VIVAnews - Penertiban organisasi masyarakat (ormas) tidak perlu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Penertiban ormas bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang telah berlaku selama ini.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurul Arifin saat rapat gabungan komisi di gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Agustus 2010.

"Merubah UU itu bukan sebuah hal yang mendesak, tapi penegakan hukum yang urgent," kata Nurul Arifin.

Sejauh ini, Kepolisian sebagai aparat penegak hukum belum berperan aktif menegakkan hukum untuk menertibkan ormas-ormas yang melakukan pelanggaran. "Mengapa bisa mendeteksi teroris, tapi menindak ormas yang melakukan pelanggaran belum bisa," kata dia.

Nurul pun mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang mengatakan telah menindak anggotanya yang telah membiarkan terjadinya kekerasan oleh ormas.

Menurut Nurul, Polri harusnya bukan menghukum anggotanya yang dinilai lalai. Namun Polri harus menindak dan menangkap anggota dan pimpinan ormas yang melakukan kekerasan tersebut. "Kenapa pelakunya tidak ditindak tegas? Kasihan polisinya," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Malik Haramain mendesak pemerintah agar tidak segan-segan membubarkan ormas yang melakukan tindakan pelanggaran. Menurut dia, pembubaran ormas tidak terlalu sulit dilakukan sebagaimana alasan pemerintah yang enggan membubarkan ormas yang sering melakukan tindak kekerasan selama ini.

"Dulu kita punya ormas Laskar Jihad pimpinan Ja'far Umar Thalib, bisa dibubarkan. Sekarang kenapa tidak? Jadi masalahnya law enforcement," kata dia.

"Jangan gara-gara atas nama HAM, kita biarkan saja ormas semau-maunya. Jadi kuncinya adalah penegakan hukum." (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
tikus
31/08/2010
Yah, membubarkan diri sebelum ketiban malu dibubarkan paksa! Ormas = orang-orang (pembuat) masalah....nama agama dan Tuhan dibawa-bawa, sombong sekali!
Balas   • Laporkan
fatih
31/08/2010
nara sumber kurang akurat : Laskar Jihad bukan dibubarkan , tapi membubarkan diri ... harus dibubarkan juga tuh partai yang suka buat rusuh pilkada , yang pemimpinnya korup , sepertiPKB, PDI P , PD, Golkar, termasuk pemuda pancasila yang sering jadi prema
Balas   • Laporkan
congky
31/08/2010
"Jadi masalahnya law enforcement"...betul bhak, termasuk lemahnya penerapan aturan yang lain seperti, hukuman buat tempat hiburan,kemaksiatan dan korupsi DPR. reaksi masyarakat sumber masalahnya pada Law enforcement".polisi kalau berurusan dg uang = loyo
Balas   • Laporkan
johnytanzil
31/08/2010
bukannya ga bisa dibubarin,ttp memang kaga mau dibubarin,karena masih bnyak yg punya kepentingan dengan adanya ormas2 jagoan itu.yg bisanya cuma main hakim sendiri.sprti centeng saja,dpt bayaran jaga ini,itu.cuuiiii MEMALUKAN nama bangsa INDONESIA saja.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com