- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Anggota Komisi II Bidang Pemerintahan Agun Gunandjar Sudarsa tidak sependapat dengan wacana pemindahan Ibukota. Tetapi, politisi Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat ini punya usulan lain.
"Daripada memindahkan Ibukota, lebih baik geser pusat bisnis keluar Jakarta," kata Agun Gunanjar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kepada VIVAnews.
Jakarta menurut Agun, tidak didesain untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis dan wisata. Karena 'tidak sesuai peruntukan' itulah maka akibatnya panen macet di mana-mana.
"Kalau semua tumplek-blek di Jakarta, sementara seluruh aktivitas menggunakan jalur dan jalan yang sama, dalam waktu bersamaan maka terjadilah kemacetan seperti sekarang ini," ujarnya.
Menurut Agun, areal bisnis, transaksi, dan perdagangan harus ditempatkan di luar Jakarta. Misalnya, pelabuhan ekspor-impor barang yang ada di Tanjung Priok harus digeser ke Cirebon, pusat komoditas bisa digeser ke Karawang, dan sentra mobil bisa digeser ke Depok atau daerah lain.
"Jadi yang dipindah bukan Ibukota negara, tapi berbagai aktivitas yang menumpuk di Ibukota," tandasnya. Beragam aktivitas itu harus disebar ke daerah-daerah sehingga menstimulasi pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.
Mengapa memindahkan pusat bisnis ketimbang Ibukota? Menurut Agun, memindahkan Ibukota negara bukan persoalan mudah dan butuh biaya yang tidak kecil. Ia menyatakan, membangun pusat pemerintahan baru membutuhkan dana triliunan, memerlukan proses panjang, dan memakan waktu.
"Tidak bisa setahun-dua tahun selesai. Apalagi Ibukota adalah pusat pengendalian negara," ujarnya lagi. Ia menilai, resiko pemindahan Ibukota cukup tinggi, karena seluruh kementerian dan instansi pemerintah, beserta dokumen-dokumen penting mereka, berkumpul di satu kota.
Agun yakin, pengalihan pusat bisnis keluar Jakarta dapat terealisasi asal pemerintah berniat dan bersikap tegas membenahi Jakarta yang kini sudah terlalu riuh.
Yen Amblas ke Level Terendah dalam 34 Tahun, Menkeu Jepang Bakal Ambil Tindakan
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki menyatakan, akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pergerakan pasar mata uang yang berlebihan.
