- Antara/ Arief Priyono
VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia kini merambah persoalan politik. Lembaga agama ini meminta agar DPR dan pemerintah meninjau ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Permintaan MUI ini merupakan salah satu rekomendasi hasil Musyawarah Nasional ke-8 di Jakarta.
Pasalnya, MUI menilai fenomena pemilihan secara langsung di tingkat daerah menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan nasional dan daerah. Sementara itu, kapabilitas dan integritas calon dikesampingkan.
"Akibatnya terjadi dominasi pemilik modal yang kuat dalam pemilihan kepala daerah tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas calon," kata Ketua bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad saat membacakan rekomendasi Munas di Hotel Twin Plaza, Jakarta, 28 Juli 2010.
Selain itu, Amrullah melanjutkan, MUI menilai pemilihan kepala daerah secara langsung memicu konflik horisontal antar-pendukung calon. "Karena antara lain faktor kapital dan cara-cara yang liberal, serta pragmatis dalam proses pemilihan kepala daerah," ujar Amrullah.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga dinilai menyebabkan pemborosan uang negara dan masyarakat. MUI menilai, seharusnya uang ini dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu MUI mengusulkan agar pihak DPR dan Pemerintah secara serius meninjau ulang sistem Pemilu Kepala Daerah," tutur Amrullah.
Pendapat MUI ini senada dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi beberapa hari lalu. Gamawan menyatakan sistem pilkada langsung adalah ironi dalam upaya pemberantasan korupsi. Seorang calon dalam pilkada bisa menghabiskan dana miliaran rupiah dalam kampanye, sementara gaji yang akan didapat sebagai kepala daerah tidak sampai Rp10 juta per bulan. (kd)
Kombes Ade Safri Ungkap Belum Ada Permohonan Penangguhan Penahanan TikToker Galih Loss
TikToker Galih Loss ditangkap Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama usai videonya viral di media sosial.
