POLITIK

Jadi Tersangka, Awang Farouk Mengadu ke DPR

Menurutnya, proses penjualan saham telah dilaksanakan berdasarkan peraturan.

ddd
Kamis, 22 Juli 2010, 16:34 Arry Anggadha, Mohammad Adam
Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faruq
Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faruq (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Timur, yang menjadi mendatangi Komisi Hukum DPR. Tersangka kasus korupsi penjualan saham PT Kutai Timur Energi (KTE) itu meminta dukungan penyelesaian kasus yang menjeratnya.

Dirinya juga berusaha meyakinkan anggota Komisi Hukum bahwa tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan kejaksaan atas kasus tersebut.

"Saya sudah menandatangani pakta integritas, saya sudah menyatakan pada rakyat, yang menyatakan dukungan kepada saya, apabila saya terbukti melakukan korupsi dalam kasus yang dituduhkan ini, saya akan mundur dari jabatan gubernur," kata Awang Farouk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Juli 2010.

Dia menambahkan bahwa hakim konstitusi, Mahfud MD dan Akil Muchtar, telah datang dan berdialog dengan masyarakat Kaltim serta menyatakan prihatin dengan kejadian ini. "Ada lembaga hukum kita ini yang pimpinannya seperti ustad di kampung maling," ujarnya menirukan ucapan Akil Mukhtar.

Awang Farouk menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan korupsi selama menjabat Gubernur Kalimantan Timur.

Menurutnya, proses penjualan saham telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Bupati (Kutai Timur) sudah mengatakan, dari EY (Ernst and Young) menyatakan bahwa perusahaan (KTE) itu untung. Sudah diaudit bahkan telah diumumkan di pers bahwa sekarang keuntungannya sudah mencapai Rp720 miliar dari Rp576 miliar," jelasnya. "Itulah pak mengapa saya yakin tidak ada unsur pidana korupsi di sini."

Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi Hukum, Benny K Harman menyatakan akan melakukan verifikasi. Meminta pertanggungjawaban Kejaksaan Agung atas apa yang dialami oleh Awang Faroek tersebut. "Ini tidak saja menyentuh persoalan keadilan, tapi ini terkait aspek-aspek politik kenegaraan," ujarnya.

Menurut Benny dalam masalah ini kejaksaan seharusnya menanganinya secara hati-hati.v"Kami akan lakukan upaya maksimal menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan," kata Benny. (adi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
rakyat kaltim yg sebenarnya sudah cukup sejahtera, tapi yg baru " masuk " ke kaltim yang miskin.....maklum kaltim kan kaya..... maju terus afi......kalau anda benar, tegak kan kebenaran itu, sesuai janjimu, kalau anda salah, segera mundur dan pertanggung
Balas   • Laporkan
afi, hati2 anda jangan sampai jadi atm, bicara dgn data dan fakta, 20 org angg dprd tsb pura2 tidak tahu dgn surat and no.900 tsb......krn ngiler dgn yg oleh mrk dinamakan dana abdi tsb......jgn ragu ungkap semua maling2 yg datanya ada dgn anda, dan terma
Balas   • Laporkan
maju terus afi, hanya orang yg tidak faham dan danyg tidak menghendaki kaltim bersih dari korupsi yg mengorbankan anda....ikuti prosudure pemriksaan, siapkan bukti2, karena hukumbisa direkayasa sesuai pesanan, warga kaltim mana kalau hukum sewenang2 terha
Balas   • Laporkan
petualang gila
23/07/2010
tren yg sekarang berkembang, kalo tersangkut suatu kasus pasti langsung berlindung ke DPR. seperti kasus para pengemplang pajak kemarin. DPR sudah jadi bungker bagi para koruptor
Balas   • Laporkan
Juhni Mirza
22/07/2010
Ngaku sajalah Pak Awang supaya hukumanmu bisa diperingan. Sebagai pemimpin anda seharusnya memberikan suri tauladan kepada rakyat anda. Kami sebagai warga Kalimantan Timur sangat malu
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com