KPK Tak Tertutup Kemungkinan Periksa Purnomo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro
Sumber :
  • Antara/Prasetyo Utomo

VIVAnews - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak tertutup kemungkinan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, masuk dalam daftar saksi korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system.

"Kemungkinan untuk memanggil selalu ada, tapi untuk sementara saat ini belum dibutuhkan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 2 Juli 2010.

Johan menjelaskan, proyek pengadaan itu dilakukan pada 2007-2008. Nilainya mencapai Rp119 miliar. Proyek ini pun juga dilanjutkan pada 2009. Nilai proyek lanjutan itu diperkirakan mencapai Rp1 triliun. "Tentu menteri tahu tentang itu. Tapi apakah ada kaitannya atau tidak, masih ditelusuri lebih lanjut," ujar Johan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Dirjen Kelistrikan dan Pemanfaatan ESDM, Jacobus Purnomo (JP), dan Pejabat Pembuat Komitmen, Kosasih (K), sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat korupsi dalam pengadaan dan pemasangan solar home system di ESDM.

Kedua orang itu diduga mengatur pemenangan tender serta menerima sejumlah uang dari perusahaan yang dimenangkan. Selain itu juga dalam proses penyelidikan KPK menemukan penggelembungan harga. "Penggelembungan diduga mencapai Rp119 miliar."

Sedangkan, penerimaan uang oleh keduanya dilakukan secara bertahap dan kemudian dimasukkan dalam catatan yang disebut dana taktis dari rekanan. "Sekitar Rp4,6 miliar," kata Johan.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (umi)

Gadis ABG Tewas Dicekoki Narkoba di Hotel Jaksel, Polisi Temukan Senpi dan Alat Bantu Seks
Parto Dijenguk Akri dan Eko Patrio

Ini Momen Eko dan Akri Jenguk Parto Patrio di Rumah Sakit

Parto Patrio dikabarkan masuk rumah sakit beberapa hari yang lalu, dengan foto terbarunya yang terbaring di dalam ambulans menjadi perbincangan di media sosial.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024