- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun ke Papua. Menurut Ganjar, kedua instansi ini harus mendekati pihak-pihak terkait di Papua terkait masalah 26 pemilihan kepala daerah yang terancam ricuh.
"KPU pusat harus datang ke sana, Menteri Dalam Negeri juga," kata Ganjar dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Rabu, 9 Juni 2010.
Turun tangan ini, kata Ganjar, bukan dalam rangka intervensi, tapi agar 26 pilkada itu berjalan lancar. "Perlu tindakan persuasi kepada pihak-pihak berkepentingan sehingga pilkada tetap bisa dijalankan," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Keributan di 26 pilkada ini terjadi setelah Majelis Rakyat Papua mengeluarkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2010. Isinya: persyaratan bahwa setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah orang asli Papua.
SK itu memicu perdebatan di tengah-tengah masyarakat, juga membingungkan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Akibatnya, 26 KPU di provinsi Papua untuk tahun ini terpaksa menghentikan proses pilkada, menunggu kepastian hukum dari pemerintah pusat.
Menyikapi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta seluruh KPU di Provinsi Papua untuk menghentikan sementara proses pemilihan di 26 kabupaten dan kota di Papua. DPR Papua meminta Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sikap resmi.
Ganjar sendiri menyatakan, sikap resmi pemerintah haruslah sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemilu yang menjadi dasar pemilihan kepala daerah. Kedua UU ini tidak mewajibkan calon haruslah putra daerah.
"Kalau memang undang-undang tidak memuaskan, tentu harus diubah dulu," katanya. Namun hal ini tentu menunggu waktu, sementara pilkada harus tetap dijalankan dalam waktu dekat ini.
Ganjar menyatakan, partainya tidak mendukung syarat "putra daerah" seperti yang diatur SK MRP itu. "Itu tidak mendukung proses national character building yang sudah dilakukan sejak awal Republik," ia menegaskan. (kd)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
