- Antara/ Oka Barta
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta seluruh KPU di Provinsi Papua untuk menghentikan sementara proses pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/ kota di Papua. Penundaan ini menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Surat Keputusan Nomor 14 Majelis Rakyat Papua.
DPR Papua meminta penghentian proses Pemilukada, agar tidak memicu polemik dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan anggota Pansus Pemilukada DPR Papua, Yan P Mandenas.
‘’Sebaiknya seluruh KPU di Papua, untuk sementara menghentikan proses verifikasi bakal calon kepala daerah, menunggu ada keputusan yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri, apakah mengakomodir SK nomor 14 MRP atau tidak. Sebab, jika proses Pemilukada tetap dipaksakan berjalan, tanpa ada kejelasan, akan menimbulkan konflik terutama di antara orang Papua,’’ ujar politisi dari Partai Hanura tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, sebaiknya pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri harus secepatnya mengeluarkan putusan menyikapi SK MRP nomor 14 tersebut, agar ada kepastian terutama bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilukada, dalam melakukan verifikasi terhadap setiap bakal calon kepala daerah.
“Pemerintah Pusat harus membuat PP agar kekuatan hukumnya jelas, apakah mengakomodir SK MRP nomor 14 atau tidak,’’ ujarnya.
Sebelumnya Majelis Rakyat Papua mengeluarkan keputusan kultural nomor 14 tahun 2009, tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, harus orang asli Papua. SK itu kemudian menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, serta juga membingungkan KPU sebagai penyelenggara Pemilukada. Bahkan, akibatnya, 26 KPU di provinsi Papua untuk tahun ini, terpaksa menghentikan proses Pemilukada, menunggu kepastian hukum dari pemerintah pusat. (hs)
Laporan Banjir Ambarita | Jayapura
Viral Curhat Pratama Arhan ke Azizah Salsha Usai Timnas U-23 vs Australia Bikin Gemes Netizen
Usai pertandingan tersebut, ternyata Pratama Arhan langsung curhat kepada sang istri, Azizah Salsha melalui pesan singkat.
