VIVAnews - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai langkah pemerintah mengambaikan rekomendasi hasil sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan hasil akhir Pansus Hak Angket PT Bank Century Tbk, merupakan pelecehan demokrasi.
"Termasuk, melecehkan penegakkan supremasi hukum," kata juru bicara Partai Hanura RJ Soehandoyo kepada VIVAnews di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2010.
Selain itu, dia menambahkan, tidak diindahkannya keputusan sidang paripurna yang telah memenangkan opsi C bahwa dana talangan (bailout) Century bermasalah dan harus diselesaikan di jalur hukum merupakan pelecehan terhadap pertanggungjawaban moral sebagai seorang pemimpin kepada rakyat dan bangsanya.
Pernyataan Partai Hanura tersebut, kata Soehandoyo, adalah untuk menanggapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan melalui pidato kepresidenan belum lama ini, yang ternyata berbeda dengan putusan Dewan Perwakilan Rakyat.
antique.putra@vivanews.com
Viral, Pria Gorontalo Temani Jenazah Ayah di Dalam Keranda untuk Terakhir Kali
Aksi seorang pria asal Gorontalo, Sulawesi Tengah masuk ke dalam keranda sang ayah saat perjalanan menuju ke pemakaman viral di media sosial Jumat, 26 Apriil 2024.
