VIVAnews - Koalisi masyarakat Sipil anti korupsi (Kompak) mendesak KPK segera menuntaskan kasus Bank Century pasca rekomendasi DPR. Pihaknya meminta agar KPK segera menindaklanjuti hasil rapat semalam.
"Kami khawatir kasus ini akan berlama-lama dengan alasan adminstratif," kata salah satu aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 4 Maret 2010. Desakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada KPK, tetapi Kejaksaan dan Kepolisian.
Khusus KPK, kata dia, Ray meminta agar tidak ragu dalam berindak. "Jika ada barang bukti yang mengarah pada Boedsiono dan Sri Mulyani KPK tidak ragu memanggil," ujar dia.
Dia menambahkan sudah jelas dalam rekomendasi DPR Boediono adalah orang yang bertanggungjawab. "Tiga dari empat lembaga yang disebutkan menyeret Boediono," kata dia. Ray berharap KPK tidak sungkan karena yang bersangkutan adalah petinggi negara.
Pakar Komunikasi Politik, Effendy Ghazali menambahkan, KPK tak mungkin sendiri dalam menyelesaikan kasus ini. "Ada kemungkinan kasus ini tidak terbongkar tanpa kerjasama dari Kejaksaan dan Kepolisian," kata dia. Kompak juga menekan kepada dua instansi penegak hukum tersebut. "Kami tidak ragu melakukan aksi tekanan," tambah dia.
Aktivis Kompak lainnya, Fadjroel Rachman menambahkan, pihaknya juga akan menekan sedikitnya tiga belas anggota DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat. Hak tersebut nantinya akan digunakan perlu ttidaknya pemakzulan Boediono. "Tanggung jawab Boediono bisa diselesaikan melalui Mahkamah kosntitusi," imbuhnya.
Seperti diketahui, tiga Fraksi Koalisi Demokrat dan pemerintah dengan lantang memilih keputusan yang berbeda dengan Demokrat. Fraksi PPP, Golkar, dan PKS berbalik arah.
Semalam, Demokrat dua kali kalah voting. Pertama, dalam voting yang menentukan alternatif penyelesaian kasus Century. Demokrat gagal memperjuangkan opsi AC, opsi ketiga yang merupakan gabungan opsi A dan C.
Skor akhir voting pertama, 294 lawan 246 orang. Selanjutnya, Demokrat juga gagal memperjuangkan opsi A. Skor akhir 212 lawan 325 untuk opsi C.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
