VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan bahwa apa yang telah dihasilkan oleh Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat semalam belum tentu berujung pada pemakzulan Wakil Presiden. Patrialis menyatakan hasil paripurna DPR hanya berupa rekomendasi dan nantinya akan diserahkan ke pemerintah.
"Dilaksanakan atau tidak tergantung pemerintah," kata Patrialis di DPR, Kamis 4 Maret 2010. "Saya yakin Presiden akan merespons, tapi bagaimana? Nanti lihat rekomendasinya. Insya Allah pemakzulan tidak ada," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
Menurut Patrialis agak sulit mengatakan arah rekomendasi DPR ke pemakzulan karena memang 'pintunya' tidak ada. "Pemakzulan itu kan syaratnya ketat, ada pelanggaran hukum sifatnya ada pengkhianatan, korupsi-suap menyuap, melakukan perbuatan tercela. Tidak memenuhi syarat," katanya.
Syarat-syarat itu membuat yakin pemerintah bahwa apa yang telah dihasilkan Paripurna akan berhenti sampai tadi malam saja. "Ya, berhenti sampai rekomendasi saja. DPR kan lembaga politik, nanti tinggal rekomendasinya. Kalau diproses hukum, bukan masalah. Itu urusannya dengan penegak hukum, pemerintah tidak ikut campur," katanya.
Apa isi putusan paripurna DPR? Baca:
Ini Kesepakatan DPR Soal Kasus Century
Hari Buku Sedunia, Starbucks Indonesia Serahkan 8.769 Buku untuk Anak-anak
Ribuan buku tersebut merupakan donasi dari para pelanggan Starbucks Indonesia.
