VIVAnews - Koalisi yang dibentuk Partai Demokrat dalam pemerintahan terancam hancur.
Hanya dua partai koalisi, PAN dan PKB, yang setia mendampingi Demokrat dalam rapat paripurna DPR yang memutuskan nasib kasus Bank Century. Sementara tiga lainnya, Golkar, PKS, lalu PPP berbeda pendapat.
Ditanya soal nasib koalisi, Ketua DPR RI sekaligus politisi Demokrat, Marzuki Alie tak bisa memberi keputusan.
"Soal koalisi saya serahkan pada Pak SBY [Susilo Bambang Yudhoyono]. Saya cuma kader, namun sebagai kader saya prihatin," kata dia usai memimpin rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 4 Maret 2010 dini hari.
Marzuki mengaku kecewa karena koalisi tak seiring dan seirama. "Memang ada perbedaan tapi [seharusnya] bisa diselesaikan," kata dia.
Marzuki Alie juga tak menjawab tentang dugaan reshuffle kabinet yang tak terhindarkan.
"Soal reshuffle, kita serahkan ke SBY," ujar Marzuki.
Sebelumnya, anggota Dewan Penasihat Partai Demokrat, Haryono Isman mengatakan soal nasib koalisi, akan diserahkan pada DPP Partai Demokrat. "Lalu diserahkan pada Ketua Dewan Pembina Pusat, Pak SBY," tambah dia.
Namun, dia berhadap partai yang berseberangan bersikap kesatria. "Alangkah kesatria jika mereka sebaiknya menarik diri dari koalisi dan menteri di kabinet," kata dia usai mengikuti sidang paripurna Dewan di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Maret 2010 dini hari.
Tadi malam, Demokrat dua kali kalah voting. Pertama, dalam voting yang menentukan alternatif penyelesaian kasus Century. Demokrat gagal memperjuangkan opsi AC, opsi ketiga yang merupakan gabungan opsi A dan C. Skor akhir voting pertama, 294 lawan 246 orang.
Selanjutnya, Demokrat juga gagal memperjuangkan opsi A. Skor akhir 212 lawan 325 untuk opsi C.
Wacana perceraian koalisi sudah mengemuka saat proses di Pansus, apalagi ketika pandangan akhir fraksi dibacakan Selasa 23 Februari 2010 malam, dua partai koalisi Demokrat, PKS dan Golkar mengeluarkan pandangan keras.
PKS menilai ada dugaan pelanggaran dari merger sampai pemberian dana talangan (bailout) kepada Bank Century. PKS terang-terangan menyebut nama pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk Boediono dan Sri Mulyani.
Demikian halnya dengan Golkar. Meski awalnya terkesan 'malu-malu' menyebut nama, Golkar di akhir paparannya menjelaskan arti inisial -- 'BO' adalah Boediono dan 'SMI adalah Sri Mulyani. Sementara PPP, menyebut ada dugaan pelanggaran, tapi minus penyebutan nama.
Sementara, Presiden SBY memilih tak berkomentar soal dinamika pansus Century, sebelum ada putusan DPR
Terpopuler: Harga Toyota Fortuner Hybrid, Land Cruiser Tangguh Versi Murah
Berita yang membahas mengenai harga Toyota Fortuner Hybrid dan Land Cruiser tangguh versi murah, banyak sekali pembacanya sehingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.
