VIVAnews - Anggota DPR-RI Ramadhan Pohan mengakui Partai Demokrat memang meminta koalisi SBY-Boediono dievaluasi. Meski evaluasi tersebut bisa berdampak pada reshuffle menteri di kabinet, namun Demokrat tidak pernah ikut campur soal siapa mengganti siapa.
"Saya rasa kalau reshuffle, dari Demokrat hanya sampaikan usulan. Itu kan hak prerogatif presiden. Pak SBY pasti punya ukuran tertentu mana menteri yang baik dan belum baik. Untuk urusan itu Demokrat tidak masuk," kata Ramadhan usai Diskusi Polemik Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Februari 2010.
Demokrat, tambah Ramadhan, sangat menghormati pilihan-pilihan presiden. Apapun yang diputuskan SBY diyakini sudah melalui pertimbangan matang.
Usulan evaluasi koalisi dan reshuffle itu dilakukan demi memperkuat komitmen dan kekompakan. "Kami melihat koalisi ini masih bisa kita benahi agar kita merapatkan barisan lagi," kata Ramadhan.
Evaluasi koalisi ini perlu karena para mitra koalisi kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai semangat koalisi. "Misalnya begini, kalau Anda mitra koalisi, masa anda minta Pak SBY untuk turun. Apa salah SBY?," kata Ramadhan.
Selain itu juga mitra koalisi pun ada yang berkeinginan untuk memanggil SBY di Pansus. Padahal menurut Ramadhan, data dan fakta sama sekali tidak mendukung SBY dipanggil Pansus. Keterangan dari Sri Mulyani dan Boediono sudah cukup di pemeriksaan Pansus.
"Tak ada keterkaitan untuk memanggil SBY," Ramadhan menambahkan.
Hartono Bersaudara, Pemilik Klub Sepak Bola Italia Terkaya
Selama lebih dari sepuluh tahun, konglomerat Hartono Bersaudara yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono adalah orang terkaya di Indonesia.
