VIVAnews - Desakan sejumlah kader Partai Demokrat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle), tak hanya mendapat tanggapan dari partai-partai mitra koalisi pemerintah. Partai-partai nonkoalisi pun mulai menyuarakan pendapatnya.
Senada dengan PDIP, Gerindra menyatakan reshuffle adalah urusan presiden sepenuhnya. “Reshuffle atau tidak, itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, usai perayaan ulang tahun kedua Gerindra di Kantor DPP Gerindra, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Februari 2010.
“Mau angkat menteri dari partai mana pun, itu hak presiden. Karena dia yang mengangkat, maka dia yang memiliki tolak ukur,” kata Muzani lagi. Ia menambahkan, presiden berhak mempertahankan menteri-menteri yang memiliki kapabilitas dan kapasitas. Namun, lanjutnya, presiden juga berhak untuk memberhentikan menteri-menteri tersebut.
Dia berharap isu reshuffle tak lantas membuat masyarakat menjadi resah. "Isu ini jangan bikin resah." Caranya, reshuffle tidak akan didasarkan pada penilaian politik semata, melainkan pada kinerja kabinet dan para menteri.
Di sisi lain, Gerindra mengaku memahami apabila Demokrat ingin lebih dahulu mengumumkan isu reshuffle. “Itu hak dia sebagai partai pemenang,” ujar Muhzani.
Bagaimanapun, Gerindra enggan berkomentar mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden SBY. “Lihat saja arahnya pada pandangan fraksi hari Senin, 7 Februari besok,” kata Muzani.
Senin mendatang, pansus hak angket Century DPR memang akan mengagendakan pandangan masing-masing fraksi mengenai kasus Century, termasuk mengenai siapakah pihak yang harus bertanggung jawab dalam proses bail-out Century. “Tapi sejauh yang saya lihat, tidak mengarah ke sana (pemakzulan),” tandas Muzani.
Pemain Bintang Jakarta Pertamina Enduro Tampil di Laga Persahabatan Lawan Red Sparks
Sejumlah pemain bintang Jakarta Pertama Enduro tampil dalam laga persahabatan melawan Red Sparks
