VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal impeachment atau pemakzulan alias pelengseran Kepala Negara. Hal itu disampaikan Presiden kepada wartawan di Istana Bogor, siang ini, usai bertemu dengan pimpinan sejumlah lembaga negara.
"Undang-undang impeachment itu jelas sekali. Dalam undang-undang itu dikatakan, dalam keadaan apa seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa mendapatkan impeachment," kata Presiden SBY.
Semua hal yang terkait dengan proses pemakzulan itu, lanjutnya, sudah diatur dalam undang-undang. Semua pihak diharapkan bisa memahami undang-undang, terutama yang mengatur soal pemakzulan itu. "Sebagai konstitusionaris, saya harus menjalankan undang-undang dasar, katanya.
SBY menekankan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah presidensil bukan parlementer. Jadi, tidak mungkin ada mosi tidak percaya dari parlemen untuk menggembosi kabinet.
"Kalau dilaksanakan mosi tidak percaya, kabinet bisa jatuh bangun, menteri bisa berguguran," kata SBY.
Dalam pertemuan ini, SBY didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan tiga Menteri Koordinator yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Selain itu hadir pula Mensesneg Sudi Silalahi dan beberapa staf khusus SBY. Sementara pimpinan lembaga negara adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Presiden PKS: Kami Belum Dapat Pasangan Ajukan Hak Angket
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS siap dan akan ikut apabila Hak Angket DPR RI diusulkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai sekarang PKS belum dapat teman.
