VIVAnews - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat memanfaatkan masa reses persidangan I tahun 2009-2010 ini untuk kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Rabu dan Kamis, 16-17 Desember 2009, tim yang dipimpin Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria berada di Bandung.
Tim ini bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data masukan serta aspirasi secara langsung. Tim beranggotakan Ahmad Muzani (Gerindra), Edwin Kawilarang (F-PG), Asman Abnur (F-PAN), Mustofa Assegaf (F-PPP), dan Murady Darmansyah (F-P.Hanura).
Kunjungan hari pertama, seperti dilansir laman DPR, BAKN akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Muspida, DPRD, Perwakilan BPK, Itwilprov, dan Instansi terkait, di gedung Sate, Bandung. Selain itu, diagendakan mengadakan pertemuan dengan Walikota Bandung dan DPRD. Hari selanjutnya, BAKN berkesempatan untuk melakukan dialog dengan Bupati dan DPRD Bandung.
BAKN dibentuk DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemerikasaan BPK yang disampaikan kepada DPR, dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Komisi DPR. Selain itu memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemerikasaan tahunan, hambatan pemerikasaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
Dalam melaksanakan tugasnya, BAKN dapat meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum, BUMD, dan dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Polisi Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU yang Jerat Ahli Nuklir UGM
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur tengah menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret ahli nuklir dari UGM.
