VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) semua Departemen pemerintahan. Tujuannya, untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa.
"KPK tidak dalam rangka menangkap, tapi untuk mencegah soal korupsi," kata Pelaksana Tugas pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, di Jakarta, Kamis 3 Desember 2009.
"Jangan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa," tambah dia.
Dia mengatakan, pada umumnya dalam pengadaan barang dan jasa, tindak pidana korupsi yang terjadi adalah mark up harga barang. Kebanyakan mark up itu terjadi karena penentuan owner estimate atau harga patokan dibuat tidak sesuai dengan prosedur.
"Harga sudah dibuat demikian tinggi sehingga memungkinkan untuk terjadi mark up. Ini perlu dilihat, dalam rangka pencegahan kita berupaya membuat standar-standar harga," kata dia.
Dia mencontohkan, pembuatan standar harga pengadaan itu dalam kasus pembuatan jalan. Misalnya, jika mau membuat jalan, dengan kualitas tertentu biaya perkilometernya sudah standar.
"Itu yang kami maksud. Jadi pencegahan perbuatan-perbuatan tipikor dalam hal mark up pengadaan barang dan jasa," kata dia. Lalu yang membuat standar harga itu siapa, KPK? "Bersama-sama tentunya, sosialisasi baru dimulai kemarin," tegas Tumpak.
Sebelumnya, Tumpak mengatakan 35 persen anggaran negara berpotensi dirugikan dari pengadaan barang dan jasa ini.
"Kalau tahun 2010 anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa yang berapa triliun itu tidak diawasi, pengadaan barang dan jasa ini tidak menutup kemungkinan 30 persen dari situ juga akan menimbulkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi," kata dia.
ismoko.widjaya@vivanews.com
Terpopuler: Catherine Wilson Malu sampai Atta Halilintar Kirim Doa
Round-up dari kanal Showbiz pada Jumat, 19 April 2024. Salah satunya tentang Catherine Wilson yang merasa malu karena mobil pemberian Idham Masse ditarik leasing.
