VIVAnews - Pelemahan lembaga antikorupsi independen rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Pelemahan ini juga terjadi di negara lain seperti Korea Selatan, Nigeria dan sejumlah negara di Eropa Timur.
Kecenderungan ini menunjukkan sebuah gambaran bahwa pemerintahan negara yang sebelumnya dianggap demokratis kini mengarah pada rezim otoriter.
Saldi Isra yang mengikuti konferensi antikorupsi PBB di Doha, Qatar, melihat pelemahan lembaha antikorupsi ini terjadi di Korea Selatan. Korean Independent Commission Againts Corruption pada 2008 secara resmi dibubarkan. KICAC secara resmi dilebur dengan komisi negara lainnya menjadi ACRC oleh Presiden Lee Myung Bak.
"Dalam pandangan pemerintah Korea Selatan, KICAC dianggap mengganggu hubungan antara Pemerintah dengan pengusaha," kata Saldi dalam keterangannya, Kamis 12 November 2009.
Selain dilebur, lanjut Saldi, salah satu Komisioner KICAC, Kim Geo Sung, juga mengalami kriminalisasi oleh Pemerintahan Lee. Kim juga pernah mengalami nasib yang sama, sebagaimana Bibit dan Chandra di Indonesia, dijadikan sebagai tersangka karena dianggap terlalu dekat dengan kalangan LSM di Korea Selatan.
"Kim mengungkapkan kepada Koalisi bahwa dibubarkannya KICAC oleh Pemerintahan Lee disebabkan oleh lemahnya dukungan politik dari parlemen yang ketika itu dikuasai oleh partai mayoritas pendukung pemerintah," ujar Saldi.
Selain di Korea Selatan, pelemahan lembaga antikorupsi independen juga terjadi di Nugeria. Nuhu Ribadu, Ketua Economic and Financial Crime Commission Nigeria dipaksa mundur dari jabatannya oleh Pemerintah Nigeria karena sepak terjangnya dalam mengungkap kasus korupsi besar.
Salah satu yang menjadi penyebab Nuhu Ribadu dipaksa mundur adalah karena tindakannya dalam memerangi korupsi di kalangan politisi Nigeria yang terkenal korup. Salah satu yang pernah dijebloskan oleh Nuhu Ribadu adalah mantan Gubernur Negara Bagian Delta yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Nigeria, Umaru Yar'Adua.
Bahkan kini Nuhu Ribadu terpaksa melarikan diri ke Amerika Serikat karena kuatnya tekanan dan ancaman dari dalam negeri. Ia pernah coba disuap untuk menghentikan sebuah kasus besar senilai US$ 15 juta. Akan tetapi ia menolak.
Menurut Saldi Isra, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, sekaligus Direktur PUSAKO yang juga menjadi salah satu delegasi masyarakat sipil Indonesia di Doha, gejala serupa juga sedang terjadi di Indonesia.
"Melihat kecenderungan yang ada, situasinya bisa jauh lebih parah dibandingkan pengalaman Korea Selatan dan Nigeria," ujarnya.
100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Demo di Gedung MK, Begini Pesan Cawapres Terpilih
Peserta aksi diminta tidak mengganggu masyarakat di sekitar lokasi demo.
