VIVAnews – Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, mengungkapkan terdapat masalah dalam rapat internal Komisi II untuk pertama kalinya, Senin 26 Oktober 2009. Yaitu, sebagian anggota dewan yang masih baru, belum memahami beberapa persoalan otonomi daerah.
“Ternyata banyak anggota baru yang belum siap. Masih membutuhkan orientasi,” kata Ganjar, anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII di gedung Parlemen, Senayan.
Tadi siang, Komisi II DPR memprioritaskan pembahasan masalah otonomi daerah. Mereka membahas soal pemekaran daerah dan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ganjar mengungkapkan, dewasa ini banyak daerah yang menginginkan pemekaran. Masalah ini tidak serta merta disetujui karena harus dikaji secara menyeluruh agar kelak tidak timbul masalah baru di daerah itu.
Dalam program legislasi nasional, kata dia, salah satu yang akan dijadikan prioritas DPR adalah revisi UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
“Karena itu, kan mengatur tiga rezim. Daerah, pemilihan kepala daerah, dan pemerintahan desa,” kata dia. “Itu nanti perlu dikaji biar lebih sinergis dan sistematis.”
Prioritas pembahasan tadi siang adalah soal reformasi birokrasi dan reformasi agraria.
Namun diakui oleh Ganjar bahwa pembahasan tadi siang belum sampai mendetail dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan kembali.
Mudik Lebaran 2024 Dinilai Beri Dampak Positif untuk Perekonomian Indonesia
Masyarakat baru saja merayakan Puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024, pada momen itu mayoritas masyarakat menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman. Dari
