Sumber :
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk dalam koalisi. Tetapi, saat sejumlah partai dalam koalisi mendukung kenaikan bahan bakar minyak (BBM), PKS menentang keputusan tersebut.
Akibat penolakan tersebut, isunya PKS terancam dikeluarkan dari koalisi. Tetapi, menurut Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby memprediksi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai koalisi lainnya tidak akan berani mengeluarkan PKS dari koalisi.
"Mengapa? Karena SBY dan partai koalisi harus berhati-hati menyikapi manuver politik PKS yang merupakan isu populis, yaitu menolak keputusan kenaikan BBM, yang mayoritas masyarakat juga menolak," kata Adjie kepada VIVAnews, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu, 23 Juni 2013.
Baca Juga :
Mayat Wanita 'Open BO' Ditemukan di Pulau Pari, Polisi Teliti Penyebabnya Lewat Cara Ini
Adjie menambahkan, jika dikeluarkannya PKS hanya karena alasan penolakan kenaikan BBM, maka akan membuat masyarakat menjadi lebih simpati kepada kubu PKS.
"Jadi saya rasa Presiden SBY dan partai koalisi harus berhati-hati jika ingin mengeluarkan PKS dari koalisi," ujarnya.
LSI juga melihat PKS sedang memainkan peran ganda, antara menolak kenaikan BBM dan mendukung BLSM. Seperti diketahui, program pemberian bantuan langsung uang tunai sangat disukai oleh rakyat kecil.
"PKS turut serta dengan partai koalisi pemerintah dalam menunjukkan sebagai pihak yang berjasa dalam pemberian program BLSM," tutur Adjie.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jadi saya rasa Presiden SBY dan partai koalisi harus berhati-hati jika ingin mengeluarkan PKS dari koalisi," ujarnya.
