Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa partainya tetap akan mengusung mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. Susno, kata Yusril, tidak tersangkut kasus hukum apapun.
"Sikap PBB clear. Karena putusan atas Pak Susno tidak dapat dijalankan, batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada," kata Yusril di KPU, Jakarta, Senin 22 April 2013.
Yusril mengaku tidak khawatir dengan posisi hukum Susno. Mantan Menteri Kehakiman tersebut bertekad melawan segala upaya, terhadap apa yang disebutnya sebagau kriminalisasi terhadap Susno. "Kalau kesalahan ada pada hakim kenapa ditimpakan kepada Pak Susno?," tanya Yusril. Dia mendesak kejaksaan agar menghentikan segala upaya mengeksekusi Susno Duadji.
Mantan Kabareskrim ini memang pernah diadili dalam kasus PT Salwah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Suso 3 tahun 6 bulan penjara. Keputusan itu diperkuat Pengadilan Tinggi.
Tapi Susno beralasan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara ini, hanya disebutkan bahwa mahkamah itu menolak permohonan kasasi yang diajukannya dan memerintahkannya membayar biaya perkara Rp 2.500. Di dalam putusan MA itu, lanjutnya, tidak ada pula kata-kata bahwa MA menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Dengan alasan itu, kubu Susno menganggap kasusnya telah selesai dengan membayar biaya perkara itu sesuai dengan keputusan MA. Sebaliknya kejaksaan menilai bahwa keputusan MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Jadi Susno sudah harus menjalani hukuman.
Ketua Umum PBB, MS Kaban meyakini bahwa mantan Kapolda Jawa Barat itu merupakah tokoh yang tepat untuk mewakili masyarakat Jawa Barat. Sebagai mantan Kapolda Jabar, Susno dianggap mumpuni dan dapat menjadi vote getter.
"Kami anggap mumpuni, sebagai caleg Jawa Barat 1. Kami yakin Susno tidak ada persoalan hukum sama sekali," kata MS Kaban di kantor KPU, Jakarta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tapi Susno beralasan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara ini, hanya disebutkan bahwa mahkamah itu menolak permohonan kasasi yang diajukannya dan memerintahkannya membayar biaya perkara Rp 2.500. Di dalam putusan MA itu, lanjutnya, tidak ada pula kata-kata bahwa MA menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
