- Antara/ Spedy Paereng
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil) di seluruh wilayah Indonesia untuk Pemilu Legislatif 2014.
Dapil untuk DPRD provinsi sebanyak 259 daerah, lebih banyak dibanding pada Pemilu tahun 2009 yang berjumlah 217 daerah. Sedangkan dapil untuk DPRD kota/kabupaten sebanyak 2.102 daerah, lebih banyak ketimbang pada Pemilu sebelumnya, yakni 1.851 daerah.
Sementara, dapil untuk DPR tidak ada penambahan, yakni 77 daerah. Jumlah kuota kursi DPR juga tetap 560 kursi.
Mengapa dapil daerah bertambah?
Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menuturkan bahwa penambahan dapil terjadi karena pertambahan jumlah penduduk. "Sehingga jumlah kursi di satu dapil melebihi batas maksimal 12 kursi," katanya, di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2013.
Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah dua provinsi dengan dapil DPRD provinsi terbanyak, yaitu 12 dapil dengan 100 kursi. Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat alokasi kursi 100 dengan jumlah dapil masing-masing 10 dan 11 daerah.
DPRD provinsi dengan jumlah dapil yang paling sedikit ialah Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat. Masing-masing 5 dapil dengan 45 kursi.
Secara umum, dalam pemilu 2014 terdapat 2.112 kursi DPRD provinsi dan 16.895 kursi DPRD kota/kabupaten yang akan diperebutkan partai politik peserta Pemilu.
Jumlah dapil di setiap daerah berkisar antara 6 sampai 12 kursi. KPU, kata Husni, mengutamakan dapil dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara dengan perolehan suara yang diperolehnya.
Namun, ada beberapa daerah yang dapilnya jadi mekar, satu dapil kursinya sangat minimal hanya 3 dan 4 kursi. Hal terjadi di daerah-daerah kepulauan atau daerah yang secara geografis sulit diakses sehingga untuk menjaga integritas wilayah perlu dapilnya dibuat menjadi lebih mekar.
Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia seperti Papua dan Papua Barat terdapat perbedaan yang signfikan antara luas wilayah satu dapil dengan luas dapil yang lain. Sebab, penyebaran penduduk di kawasan itu tidak merata tetapi menumpuk di satu tempat.
“Itu tidak dapat dihindari karena penyebaran penduduk kita tidak merata, sementara penentuan dapil itu berdasarkan alokasi kursi dengan mengacu pada jumlah penduduk,” ujarnya.
Imbas Kematian Siswa Diduga Dianiaya, Kepala Sekolah SMKN 1 Nias Selatan Dibebastugaskan
"Sanksi sementara terhadap kepala sekolah, kami memberikan sanksi sesuai dengan aturan. Saat ini, proses pembelajaran berlangsung tanpa kepala sekolah (dibebastugaskan).
