VIVAnews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum agar menelaah dugaan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Dugaan korupsi yang menyebabkan provinsi NTT mengalami keterpurukan sampai saat ini," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko di Jakarta, Minggu 9 Mei 2010.
Direktur International NGO Forum on Indonesian Development Don K Marut mengatakan, dari 105 kasus hanya 18 kasus yang masuk pengadilan.
"KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum belum masuk ke NTT, mudah-mudahan ini bisa menyentuh pejabat di Jakarta," ujar dia.
Danang menduga, dugaan korupsi yang menyebabkan NTT berada di urutan 31 dari 33 provinsi untuk kategori tingkat kesejahteraan masyarakat.
Don mengatakan, tiga pihak diduga menyebabkan kondisi provinsi tersebut terpuruk. Pertama adalah birokrasi. Kedua penegak hukum, dan ketiga, kontraktor.
Birokrasi dan penegak hukum bekerja sama dengan para kontraktor guna menguntungkan diri sendiri. "Proyek-proyek daerah kemudian terhambat karena memikirkan perut sendiri," tutur dia.
Menurut Don, salah satu indikasinya adalah penanganan angka kematian bayi di NTT. "Kalau Indonesia mau menurunkan angka kematian bayi mulai lah dari NTT," kata dia.
Angka kematian bayi di NTT sebanyak 31 per seribu kelahiran. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebanyak 27 per seribu kelahiran.
Data Indonesian Budget Center (IBC) menunjukkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak digunakan untuk kegiatan layanan barang dan jasa publik.
"Sebesar 59 persen dana pengeluaran APBD tersedot untuk belanja yang tidak bersentuhan dengan program layanan barang dan jasa publik," kata Direktur IBC Roy Salam.
Sementara itu, total dana APBD provinsi mencapai Rp 8,2 triliun. Pengeluaran program hanya sebesar 41 persen atau Rp 3,45 triliun.
"Anehnya, meskipun beberapa kabupaten tergolong miskin, tapi lebih dari 60 persen APBD habis untuk belanja tidak langsung," kata dia.
Pengeluaran daerah NTT sebesar 52 persen untuk membiayai aparatur atau birokrasi. Sedangkan belanja modal pembangunan sebesar 18,4 persen.
Sisanya belanja barang dan jasa sebesar 18,4 persen, belanja hibah dan bantuan sosial 5,4 persen dan belanja bantuan keuangan sebesar 6 persen.
Data olahan Indonesian Budget Center menunjukkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi.
"Sumbangan dana perimbangan dalam menopang fiskal sebesar 63-97 persen," ujar Roy. Sementara itu, pendapatan asli daerah hanya mencapai 3-18 persen. (np)
arinto.wibowo@vivanews.com
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
